Integrasi Substansi, bukan Jenjang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh mengeluarkan kebijakan nilai UN menjadi syarat masuk PTN. Menurut saya, kebijakan tersebut menjadi tepat jika ada beberapa persyaratan berikut.

Pertama, Kualitas soal UN harus ditingkatkan, sebagaimana SNMPTN. UN merupakan hasil evaluasi siswa selama tiga tahun dari beberapa mata pelajaran tertentu, sedangkan syarat masuk PTN harus diukur secara kemampuan Tes Potensi Akademik (TPA), keterampilan, dan pengetahuan terpadu. Secara kualitas soal, tingkat kesulitan soal, validitas soal, reliabilitas soal, daya beda soal antara UN dan SNMPTN berbeda. Misal, di dalam SNMPTN ada tiga model pertanyaan yaitu dengan model options (A, B, dan seterusnya), model pilihan dengan angka 123 (A) 1, dan 3 (B), dan seterusnya, serta model dengan PERNYATAAN dan SEBAB. Namun, pada soal UN soal hanya berbentuk options. Di mana, keselarasan antara soal UN dan SNMPTN?

Kedua, kolaborasi antara PTN dan Pendidikan Menengah harus terjalin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Mengingat, keterlibatan PTN selama ini dalam UN adalah sebagai pengawas independen. Pengawas dalam bertugas hanyalah pemantau keberlangsungan UN semata, bukan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan, kritikan, memperbaiki, dan melengkapi pelaksanaan UN. Apalagi sampai pada keterlibatan pembuatan soal. Kolaborasi juga mengandung arti kerja sama antara kedua jenjang pendidikan.

Ketiga, terintegerasi antara kurikulum Pendidikan Menengah dengan PTN. Menurut saya, kurikulum di Pendidikan Menengah bersifat umum yang meliputi tiga kelompok mapel yaitu adaptif, normatif, dan produktif yang tersebar dalam mapel yang terlalu banyak sehingga memberatkan belajar siswa. Itu pun, yang diujikan dalam UN hanya enam mapel dalam kelompok normatif dan adaptif. Sedangkan pada PTN ada lima kategori di mana kelima itu sudah pada bidang jurusan yang mendukung pada tiap semester. Bahkan, ada mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh untuk mata kuliah tertentu.

Integerasi itulah, yang menjadi substansinya, bukan terintegerasi dalam jenjang pendidikan yang terputus, sebagaimana dimaksudkan salah satu alasan yang dikemukakan oleh Bapak Menteri.

Penulis : Agung Kuswantoro

Mahasiswa Manajemen Pendidikan

Pascasarjana Unnes

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: